MK Sosiologi
Umum Rabu,
22 November 2017
Praktikum
ke-10 RK
TL 2.03
“TERJADINYA
PEMUSATAN KEKUASAAN”
Oleh: Sulardi
“PENGGULINGAN
KEKUASAAN: ANTARA ORLA DAN ORBA”
Oleh: Panji Semirang
“SAMPANG DAN
TRADISI PERLAWANAN”
Oleh: Anwar Hudijono
Nama: Dita Puspitasari
NIM: H54170035
Asisten Praktikum:
Fachrina Noor Fauziah/I34150007
Sri
Rezeki/I34150053
Resume I
Terjadinya pemusatan kekuasaan
berpangkal pada demokratisasi yang tidak berjalan. Hal ini dapat terlihat dari
isi peraturan perundang-undangan yang cenderung
lebih mengarah pada kekuasaan presiden. Seperti munculnya TAP MPRS yang
mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
Penyimpangan konstitusi pada masa ini
berakhir dengan ditumpasnya G30S/PKI. Namun, demokrasi yang dipraktikkan masih
terbatas pada level demokrasi formal saja. Ketika pertumbuhan ekonomi membaik,
pemerintah tidak langsung mengalihkan kepada pembangunan ke arah pemerataan.
Hal ini berakibat limbungnya ekonomi nasional karena krisis moneter.
Dengan demikian perlu dipikirkan langkah
keluar dari pemusatan kekuasaan yang terjadi, seperti dilakukannya reformasi
politik. Namun, reformasi politik hanya dapat dilakukan dengan mencabut
undang-undang yang dianggap menghambat demokratisasi. Untuk melakukan hal
tersebut dibutuhkan anggota DPR yang berani dan cerdas.
Analisis I
1. Saluran
-
Saluran ekonomi
Pemerintah menguasai ekonomi serta kehidupan masyarakat,
sehingga dapat melaksanakan peraturannya. Terbukti dari kutipan “..ketika
pertumbuhan ekonomi sudah ‘membaik’ pemerintah tidak segera mengalihkan kemudi
pembangunan ekonomi dari pertumbuhan ke arah pemerataan”
-
Saluran politik
Pemerintah melalui badan legal memegang kekuasaan peraturan
perundang-undangan untuk mengatur sistem bermasyarakat. Terbukti pada kalimat
“Namun karena sudah ditentukan oleh undang-undang bahwa hanya ada dua partai
politik dan satu Golongan Karya,..”
-
Saluran ideologi
Masyarakat diberikan ajaran yang bertujuan untuk menerangkan
pembenaran pelaksanaan kekuasaan. Tercermin dari kalimat “Dengan demikian, maka
muncul doktrin bahwa apa yang dikatakan pemerintah dalah sesuatu yang benar.”
Ya, kekuasaan pemerintah orde baru bersifat kumulatif.
Dibuktikan dalam kalimat “Bahkan pada masa ini muncul TAP MPRS yang mengangkat
Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup”. Dimana artinya presiden memiliki
kekuasaan pemerintah sepenuhnya.
2. Ya, runtuhnya kekuasaan orde baru disertai anomie. Dimana
terjadi penolakan atas undang-undang tertentu. Tercermin dari kalimat
“Reformasi politik hanya dapat dilakukan dengan mencabut UU yang menghambat
demokratisasi”
3. Pada bacaan pertama model yang terjadi yaitu dialektik kelas
sosial. Dimana sistem pemerintahan dijalankan secara otoriter yaitu terjadi
pemusatan kekuasaan pada Presiden. Presiden diterjemahkan sebagai pemegang
kedaulatan rakyat dan menjadi sah-sah saja bila ‘memveto’ undang-undang.
4. Pola kekuasaan mengacu pada kasus Sampang
5. Istilah perlawanan atau kontra orde baru atau
penggulingan/menggulingkan kekuasaan lebih mengacu pada gerak kekuasaan. Dalam
penyusunan maupun mencabut UU diperlukan pihak yang berkuasa daripada pihak
yang lain. Namun dalam kenyataannya kinerja DPR belum kompeten. Tercermin dari
“..merupakan contoh betapa semakin ompongnya DPR dalam melaksanakan fungsinya.”
6. Pada teks I, belum terciptanya undang-undang secara
demokratis, dimana segala sesuatu cenderung ditentukan oleh presiden. Pada teks
II, demokrasi yang dipraktikkan masih terbatas pada level demokrasi formal,
yaitu dilakukan oleh DPR namun masih banyak komponen rakyat yang secara
material belum tertampung. Pada teks III, demokrasi belum berjalan lancar,
dimana pemerintah bersama Golkar berpadu untuk ‘menggolkarkan’ masyarakat
Sampang pada saat itu. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari ketiga bacaan
tersebut bahwa dalam pelaksanaan demokrasi hanya sebagian kecil saja prinsip
demokrasi yang sudah berjalan namun dalam prosesnya masih terdapat hal-hal yang
menyimpang. Hal yang menyimpang tersebut dapat terlihat dari kekuasaan yang
dikendalikan secara dominan oleh pemerintah.
Resume II
Pada zaman Presiden Soekarno tatanan
kehidupan berbangsa dan benegaranya disebut Orde Lama (Orla). Tatanan yang
berusaha mengoreksi Orla disebut Orde Baru (Orba) dan kemudian Orba dikoreksi
oleh Orde Baru yang lebih Baru (Orbaba). Pada masa pergantian Orla ini
menimbulkan pertumbahan darah yang cukup dahsyat yang dilakukan oleh PKI.
Sedangkan pergantian Orba dilakukan oleh orang bersenjata terhadap terhadap
pendemo di Universitas Trisakti.
Awalnya mahasiswa yang berniat
mengadakan aksi atas nama moral tetapi malah dipicu dengan mengorbankan jiwa
pendemo. Banyaknya jatuh korban ini, memicu terjadinya percepatan aksi
reformasi. Pada awal bermulanya demo ini, nilai rupiah dikeberi dari Rp.1000
menjadi Rp.1 yang kemudian disusul dengan naikknya harga bensin. Pada demo
1998, penculikan, penembakkan, kerusuhan, agaknya memang terjadinya secara
terkoordinasi.
Pada awal Orba hubungan demo dan ABRI
semakin lama semakin erat. Pada saat itu Presiden Soeharto mundur hanya melalui
saut langkah besar. Presiden Soeharto diturunkan setelah mahasiswa
mengultimamtum agar wakil-wakil rakyat segera mengadakan perkumpulan siding.
Analisis II
1. Saluran
-
Saluran militer
Dimana terjadi pelaksanaan kekuasaan disertai paksaan.
Terbukti dari “Pertumpahan darah pergantian Orba dilakukan oleh orang-orang
bersenjata terhadap pendemo di Universitas Trisakti (12/5)
-
Saluran komunikasi
Penggunaan media komunikasi massa sebagai instrumen
kekuasaan. Tercermin dar kalimat “Selain itu, terus terang media massa kali ini
juga sangat membantu pendemo”
Dalam teks ini kekuasaan orde baru bersifat kumulatif,
karena presiden memegang kendali dalam segala bentuk. Terlihat dari “Presiden
yang sekaligus menjadi ketua Dewan Pembina Golkar menjadi raja diraja.”
2. Ya, pada saat runtuhnya kekuasaan Orde Baru disertai anomie.
Anomie sendiri menurut Durkheim yaitu suatu keadaan yang menggambarkan
kekacauan sosial atau tanpa peraturan. Pada pergantian orde tersebut terjadi
pertumpahan darah. Dimana mahasiswa Universitas Trisakti berupaya melakukan
aksi demo atas nama moral, menuntut berbagai hal untuk diperbaiki, malah
berujung dengan jatuhnya empat korban jiwa.
3. Pada bacaan kedua, model yang digunakan yaitu dialektik
kelas sosial. Dimana negara biasanya melayani kepentingan kelas sosial dominan
yang biasanya berkuasa. Dimana presiden yang sekaligus menjadi ketua Dewan
Pembina Golkar menjadi raja diraja.
4. Pola kekuasaan mengacu pada kasus Sampang
5. Istilah perlawanan atau kontra orde baru atau
penggulingan/menggulingkan kekuasaan lebih mengacu pada gerak kekuasaan. Dimana
terjadi aksi demo terhadap pemerintah terhadap beberapa kebijakan, namun
berujung dengan jatuhnya korban jiwa. Terbukti dari kalimat “Namun, terus
terang rakyat sudah bosan dengan penderitaan penekanan kekuasaan”
6. Perbandingan ketiga bacaan dan kesimpulan.
Resume III
Kebanyakan orang mengenal daerah
Sampang (Madura) identik dengan sosok masyarakat yang sifatnya kaku dan keras.
Mereka terkenal dengan sikap yang berusaha melakukan perlawanan terhadap
kezaliman penguasa. Hal tersebut dapat dilihat pada Tragedi Nipah, yaitu usaha
mereka untuk mempertahankan hak mereka atas sawah yang akan dijadikan waduk.
Pada tahun 1997 untuk pertama kalinya
pencoblosan ulang pemilihan umum terjadi di Indonesia. Peristiwa ini disebabkan
karena mereka bergolak menentang hasil pemungutan suara pemilu yang diduga
terdapat kecurangan. Peristiwa ini dicatat sebagai cikal bakal dari perjuangan
demokrasi di Indonesia.
Hubungan PPP dengan masyarakat Sampang
cukup kuat. Oleh karena itu ketika ada isu Calon Bupati Sampang yang diusung
oleh PPP akan dianulir, mereka melakukan protes yang cukup besar. Sampai rezim
Orde Baru runtuh, Sampang merupakan daerah yang sulit “ditaklukan”.
Analisis III
1. Saluran
-
Saluran tradisional
Pelaksanaan kekuasaan yang terjadi disesuaikan dengan
tradisi yang dikenal oleh masyarakat Sampang. Terbukti dari kalimat “Perlawanan
merupakan ornamen kultural Sampang. Ketika rezim Orde Baru melakukan
penggarapan partai-partai politik untuk memenangkan Golkar, Sampang menjadi
basis perlawanan Partai Nadhatul Ulama (NU) pada pemilu 1971.”
-
Saluran militer
Dimana pemerintah menggunakan cara paksa dalam merebut tanah
warga masayarakat Sampang. Terbukti dari kalimat “..tanpa rasa getar
menyongsong terjangan peluru aparat militer, untuk mempertahankan martabat dan
hak-hak mereka atas tanah yang akan dijadikan waduk.”
Dalam teks ini kekuasaan tidak bersifat kumulatif.
2. Terjadi anomie pada teks ini yaitu terjadi pada Tragedi
Nipah. Dimana ada beberapa masyarakat Sampang yang tewas atau cacat akibat
usaha mereka untuk mempertahankan tanahnya yang akan dijadikan waduk oleh
pemerintah.
3. Model kekuasaan yang terjadi yaitu bersifat polimorfik.
Dimana wewenang pengambilan keputusan atas masalah yang berbeda dipegang oleh
orang-orang yang berbeda pula. Sehingga masing-masing orang memiliki peranan
tersendiri.
4. Pola kekuasaan di Indonesia di tingkat daerah mengacu pada
kasus Sampang yaitu setiap masyarakat Sampang memiliki hak untuk menentukan
siapa yang berhak menjadi pemipin mereka. Seperti pada pemilihan Fadhilah
Budiono sebagai Bupati Sampang. Di tingkat negara pun sebenarnya sudah
menggunakan sistem demokrasi namun tidak berjalan lancar dimana pemerintah
militer bergabung dengan Golkar demi merealisasikan program agar masyarakat
mendominasi Golkar.
5. Istilah perlawanan atau kontra orde baru atau
penggulingan/menggulingkan kekuasaan lebih mengacu pada gerak kekuasaan.
Masyarakat Sampang melakukan usaha agar mereka tidak mendukung Golkar yang kala
itu menguasai partai. Tesirat dari kalimat “...masyarakat menentang hasil
pemilihan umum karena dinilai tidak jujur dan tidak adil, penuh kecurangan dan
rekayasa untuk memenangkan partainya penguasa, Golkar”
6. Perbandingan ketiga bacaan dan kesimpulan.
No comments:
Post a Comment