Tugas Praktikum Ke-8 Sosiologi Umum PPKU IPB

MK Sosiologi Umum                                                   Rabu, 8 November 2017

Praktikum ke-8                                                                        RK TL 2.03

“LSM DAN NEGARA”

Oleh: Philip Eldridge

Nama: Dita Puspitasari

NIM: H54170035

Asisten Praktikum:

Fachrina Noor Fauziah/I34150007

Sri Rezeki/I34150053

Resume

Secara terminologi LSM berasal dari kata Non Gonvernmental Organization (NGO), tetapi nama tersebut jika ditafsirkann secara mudah sebagai ‘anti-pemerintah’, akhirnya digantikan dengan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LSM/LPSM). LSM pada khususnya lebih menyukai aksi daripada teori dalam pencapaian tujuannya. Untuk usaha pengembangan masyarakat, LSM menyelenggarakan program-program pembangunan yang berskala kecil di berbagai bidang seperti perhatian yang diberikan pada aktivitas mendidik dan memobilisasi masyarakat. LSM merupakan suatu wadah yang menjadi saluran absah bagi partisipasi sosial dan politik masyarakat. Dimana LSM berupaya meningkatkan kapasitas bagi self management di kalangan kelompok kelompok terbelakang.

            Dengan kuatnya pengontrolan negara terhadapa bentuk protes, LSM di Indonesia lebih memilih untuk bergerak dibawah payung slogan-slogan pembangunan pemerintah. LSM dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjadi suara pengeras masyarakat untuk menyuarakan tuntutan perubahan kebijaksanaan kepada pemerintah. Beberapa kegiatan LSM memberikan pengaruh kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam program yang pemerintah jalankan. Tetapi, pemerintah pun harus tetap berusaha mencegah bangkitnya keterlibatan masyarakat yang didasarkan pada kelompok-kelompok yang secara murni mengandalkan kekuatan sendiri.

            Terdapat tiga model pendekatan yang dilakukan LSM dalam hal menjalin hubungan dengan pemerintah Indonesia, yakni “Kerjasama tingkat tinggi: pembangunan akar rumput”. Model ini membatasi diri pada upaya untuk mempengaruhi kebijakan melalui badan-badan pemerintah yang secara langsung berkepentingan. Contohnya LSM Bina Swadaya dan Yayasan Indonesia Sejahtera. Kedua yaitu, “Politik tingkat tinggi: mobilisasi akar rumput”. LSM pada model ini biasanya memiliki hubungan baik dan berpengaruh terhadap jaringan militer dan birokrasi serta memantau secara

Analisis

Aspek Kajian	LSM	Pemerintah
Perbedaan	·         LSM lebih bersifat partisipatif dan debirokratif atau tidak mementingkan birokratisasi serta lebih mementingkan aspirasi masyarakat. ·         Dalam mewujudkan pencapaian LSM cenderung untuk melakukan aksi atau suatu gerakan langsung ·         Ukuran LSM lebih kecil ·         Pendanaan belanja negara sebagian besar diperoleh dari pajak dan investasi negara. ·         Menggunakan wakil rakyat sebagai kekuatannya dengan kata lain mencegah adanya keterlibatan langsung dari masyarakat banyak	·         Lebih mementingkan birokratisasi dimana suatu komponen yang lebih rendah berada dalam pengawasan serta pembinaan komponen yang lebih tinggi kedudukannya. ·         Mewujudkan pencapaian cenderung lebih berteori dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan ·         Dilihat dari ukuran cakupannya negara lebih besar ·         Pendanaan negara biasanya diperoleh dari dana asing dan lembaga donor luar negeri. ·         Menggunakan elmen-elemen masyarakat sebagai kekuatannya.
Persamaan	·         Mempunyai peraturan tertulis ·         Memiliki aturan tersendiri yang mengatur dalam mencapai tujuan ·         Memiliki spesialisasi dalam pembagian kerja ·         Memiliki tujuan yang sama yaitu mensejahterakan rakyat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pembangunan negara

a. Kesamaan atau perbedaan tujuan dan cara-cara mencapainya antara birokrasi pemerintahan dengan LSM

b. Bukti bahwa organisasi pemerintahan menerapkan birokratisme!

Birokratisme menurut Soekanto yaitu persoalan birokrasi yang disebabkan anggota birokrasi bertindak berbeda dari ciri-ciri birokrasi. Ada anggapan kuat bahwa di luar Indonesia UU organisasi kemasyarakatan yang dikeluarkan 1985 akan sangat memukul otonomi LSM/LPSM. Dengan adanya UU keormasan ini merupakan sebagai kontrol pemerintah terhadap LSM yang melakukan penyimpangan. Hal ini menyebabkan LSM mengalami kesulitan dalam pendanaan yang disandarkan pada dana asing yang pada dasarnya bertujuan memajukan kehidupan masyarakat, pemerintah justru membatasi ruang gerak LSM ingin berkembang berdampingan dengan pemerintah.

Dalam cara menetralisir kekuatan LSM pemerintah menciptakan struktur paralel yang bertujuan memobilisasi kelompok-kelompok sasaran seperti pemuda, petani, dan wanita. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pandang bulu dalam menjalankan tugasnya dan dalam kenyataannya organisasi bentukan pemerintah tersebut hanya menjadi wadah kosong yang tak didukung masyarakat. sehingga tidak sesuai dengan ciri-ciri birokrasi yang diungkapkan menurut Weber.

c. Dapatkah jejaring antara LPSM/LSM yang digambarkan dalam bacaan dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk alternatif birokrasi?

Ya, salah satu bentuk alternatif birokrasi yang tergambarkan yaitu dalam bentuk Jejaring Kolaborasi. Adanya jejaring antara organisasi serupa karena memperjuangkan kepentingan yang sama. Penerepan jejaring ini dapat terdiri dari berbagai pihak yang berbeda, dimana pemerintah menyadari bahwa LSM memiliki potensi untuk memobilisasi sumber daya manusia secara lebih efektif, sehingga pemerintah menjalin kerjasama dengan LSM. Dengan demikian mempermurah biaya yang dibutuhkan dalam konteks pencapaian tujuang pembangunan nasional.